Wapres Ma’ruf Amin Soroti Banyaknya Kasus Kebocoran Fakta di tempat Indonesia

Wakil Presiden (Wapres) RI Maruf Amin menyoroti mengenai banyaknya persoalan hukum kebocoran data yang mana terjadi dalam Indonesia beberapa waktu belakangan.

Ia memohonkan para lembaga masyarakat untuk menganggap kalau kebocoran data adalah isu serius yang digunakan mesti diperhatikan bersama.

“Akhir-akhir ini muncul persoalan terkait kebocoran data di area beberapa badan publik. Hal ini adalah isu penting yang digunakan mesti menjadi perhatian kita bersama,” ucap Wapres Ma’ruf Amin, diambil dari siaran pers Kominfo, Selasa (19/12/2023).

Menurut Ma’ruf Amin, data pribadi pada waktu ini memang sebenarnya rawan disalahgunakan. Maka dari itu ia memohonkan lembaga pemerintah untuk menjaga kerahasiaan data pribadi masyarakat.

“Urgensi pemeliharaan data pribadi semakin tinggi, sebab data pribadi sangat rentan disalahgunakan untuk kepentingan yang digunakan bukan sah,” sambung dia.

Ma’ruf Amin menjelaskan, kesetaraan layanan informasi umum di tempat seluruh Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah bersama.

Maka dari itu, otoritas harus tetap saja mengupayakan penyelenggaraan infrastruktur komunikasi, khususnya dalam wilayah Tertinggal, Terdepan, serta Terluar (3T).

“Terlebih, bangsa Indonesia sedang di masa pemilihan umum (pemilu). Keterbukaan informasi rakyat yang dimaksud akurat kemudian andal pada saat ini menjadi sangat vital sebab bangsa kita sedang menjalani proses Pemilu,” katanya.

“Aspek keterbukaan informasi diyakini sebagai kunci untuk memacu partisipasi pemilih, juga penyelenggaraan pemilihan juga pemilihan kepala daerah yang mana jujur kemudian adil,” tegasnya lagi.

Diketahui tindakan hukum kebocoran data pada Indonesia yang terjadi beberapa waktu belakangan ada pada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Seorang hacker bernama Jimbo mengklaim kalau dirinya berhasil membobol data KPU. Tak main-main, kebocoran data ini mencakup 252 jt orang atau sekitar 252.327.304.

Adapun jenis data yang mana disebarkan mencakup Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Kartu Keluarga (KK), Nomor KTP, Paspor, Nama, Lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS), status difabel, E-KTP, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, status pernikahan, alamat RT/RW, juga lainnya.

Dia mengklaim kalau data yang disebutkan berasal dari situs KPU.go.id dengan cakupan warga pada negeri maupun luar negeri. Bahkan Jimbo juga memberikan sampel data sebesar 500.000.

Jimbo berjualan data KPU yang disebutkan seharga 2 Bitcoin atau sekitar 74.000 Dolar Amerika Serikat, yang dimaksud mana nilainya berkisar Rupiah 1,1 triliun.